PENTINGNYA DPR DAN FUNGSINYA UNTUK PEMBANGUNAN NEGARA INDONESIA

PENTINGNYA DPR DAN FUNGSINYA

UNTUK PEMBANGUNAN NEGARA INDONESIA

            Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem ini membuat keinginan masyarakatnya untuk hidup sesuai dengan keinginan bersama yang berguna bagi pembangunan negara. Tentu, tidak semua keinginan bisa dikabulkan, dan tidak semua orang bisa menentukan keinginan apa yang akan mereka lakukan.

            Untuk itulah, suatu lembaga yang berisikan oleh orang-orang yang dipilih oleh masyarakat dibentuk guna menyatukan semua aspirasi dari masyarakat dan membentuk berbagai keputusan-keputusan yang menjadi dasar dari pembangunan negara Indonesia. Di Indonesia, lembaga ini disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR yang berjumlahkan 560 orang tersebut dipilih melalui suatu pemilihan yang bersifat umum, yang disebut dengan Pemilu. Diharapkan, orang-orang tersebut dapat menampung dan menyalurkan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat secara positif, sehingga terlaksana pembangunan negara ke arah yang lebih baik sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang juga tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

A. FUNGSI DPR DAN KONTRIBUSINYA BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN NEGARA

Ada 3 fungsi pokok DPR dan sangat sentral keberadaannya dalam penentuan kinerja DPR. Fungsi-fungsi inilah yang digunakan DPR untuk melakukan pembangunan negara sesuai yang dicita-citakan masyarakat Indonesia. Tiga fungsi tersebut adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

1. Fungsi Legislasi

Fungsi yang pertama, legislatif, dapat dikatakan sebagai fungsi utama dari anggota DPR. Fungsi ini yang membuat mereka dikenal dalam bahasa politik internasional sebagai legislator atau law maker. Fungsi inilah yang memungkinkan dan mengharuskan anggota DPR untuk terlibat dalam proses pembuatan dan pengesahan Undang-Undang (UU). Fungsi ini yang memberikan validitas kepada kritik atas kuantitas dan kualitas legislasi, atau UU, yang dihasilkan DPR setiap tahunnya.

Fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPR jelas berpengaruh sangat besar dalam pembuatan undang-undang. Undang-undang yang telah disetujui oleh DPR dan presiden akan langsung bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Undang-undang ini jugalah yang akan menentukan nasib pembangunan bangsa. Kita lihat kinerja pemerintah akan sangat ditentukan oleh hukum yang berlaku. Kita lihat contohnya, setelah diberlakukannya UU no.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sudah ditentukan 8 rencana pembangunan Indonesia. 

Bila kita lihat UU lain yang sudah diterbitkan oleh DPR juga berperan besar dalam pembangunan negara kita. Salah satunya, UU no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Di dalamnya tertulis bahwa pemerintah wajib menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas bagi masyarakatnya, dan diatur bahwa semua masyarakat wajib mendapat pendidikan yang bermutu tinggi. Contoh lain yang dapat dilihat adalah undang-undang mengenai kesehatan yang diatur dalam UU no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jelas diatur apa saja yang menjadi hak-hak dan kewajiban tiap-tiap anggota warga negara dalam bidang kesehatan. Undang-undang itu juga mengatur pemerintah yang wajib menyediakan fasilitas kesehatan bagi warganya.

Jadi bisa ditarik suatu kesimpulan, pembangunan negara dipengaruhi oleh undang-undang yang mengatur tatanan kehidupan masyarakatnya. Semua fasilitas negara yang dibangun dalam rangka menunjang pembangunan negara dalam bidang-bidang tertentu didasari oleh undang-undang yang dibuat oleh DPR dengan menjalankan fungsi legislasinya. Jadi, diharapkan para wakil rakyat kita yang duduk di sana dapat membuat kebijakan yang betul-betul diperlukan oleh rakyat Indonesia dan yang dapat menunjang kinerja pemerintah untuk pembangunan negara kita.

2. Fungsi Anggaran

Selain membuat produk perundang-undangan, DPR juga berfungsi menyusun anggaran negara. DPR bersama presiden menyusun anggaran dalam RAPBN yang nantinya dijadikan undang-undang tentang anggaran penerimaan dan belanja negara. Dalam susunan keanggotaan DPR sendiri ada panitia anggaran sebagai divisi khusus yang mengurusi anggaran negara. Hal yang menjadi fokus pembahasan adalah mengenai penetapan anggaran belanja negara. 
            Setelah penetapan undang-undang yang berlaku, diperlukan biaya dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Anggaran inilah yang bersentuhan langsung dengan pembangunan negara, dikarenakan anggaran inilah yang menjadi motor daripada kegiatan pembangunan. Bagaimana bisa suatu kegiatan dijalankan tanpa adanya modal, apalagi anggaran? Tidak akan berjalan baik.   Jika kita lihat APBN tahun 2013 ada 4 tujuan utama pembiayaan pemerintah. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi meliputi infrastruktur perhubungan, permukiman, irigasi, dan energi yang menghabiskan dana Rp 201, 3 T.

Yang kedua adalah peringanan beban dan penyejahteraan rakyat yang memakan dana sebanyak Rp 517,6 T dimana penyediaan layanan pendidikan murah menghabiskan dana sebanyak Rp 336,8 T. Bisa kita lihat betapa besarnya keinginan pemerintah dalam memberikan pendidikan yang layak kepada rakyatnya. Selain itu pemerintah mengeluarkan Rp 115,5 T, penyediaan layanan kesehatan murah sebanyak Rp 55,9 T, penguatan pangan sebanyak Rp 63,2 T, dan pengamanan dan stabilitas pangan sebanyak Rp 17,2 T. Yang ketiga adalah mewujudkan suasana aman tenteram bagi kehidupan rakyat . Pemerintah menghabiskkan dana Rp 81,8 T untuk pertahanan negara, sedangkan untuk keamanan dan ketertiban mengabiskan Rp 36,5 T. Sedankan, yang keempat ialah pemberlakuan subsidi yang menghabiskan Rp 317,2 T untuk BBM (Rp 193,8 T), listrik (Rp 80,9 T), dan non energi (Rp 42,5 T) yang meliputi pangan, pupuk, pelayanan publik, bunga kredit, dan pajak. Selain itu pemerintah juga mengalirkan dana APBN yang cukup banyak ke daerah sebesar Rp 528, 6 T.

Bisa kita lihat betapa besaranya keinginan pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional besar-besaran di negara kita. Untuk itulah, DPR melalui badan khususnya yang mempunyai fungsi anggaran menyusun dana-dana yang dibutuhkan pemerintah.  Anggaran inilah yang nantinya akan dialirkan kepada badan/ lembaga yang bertugas khusus untuk melakukan pembangunan negara pada bidangnya, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dll. Jadi para anggota DPR harus bijaksana dalam menentukan anggaran yang betul-betul dibutuhkan negara ini dalam pembangunan.

3. Fungsi Pengawasan

            Fungsi pengawasan adalah fungsi ketiga yang dimiliki oleh DPR. Fungsi ini terjalani apabila fungsi legislasi dan fungsi anggaran telah dilaksanakan sebelumnya. Fungsi ini diibaratkan sebagai kompas yang membawa nahkoda untuk mengarahkan kapalnya kembali ke jalur yang benar apabila sebelumnya kapal sudah mengarah ke arah yang salah. Untuk menjalankan fungsi ini, DPR mempunyai 3 hak khusus yang dapat digunakan, yaitu hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

            Apabila suatu kebijakan pemerintah akan berdampak luas, penting, dan strategis terhadap masyarakat, maka DPR bisa meminta keterangan atau kejelasan kepada pemerintah. Hak ini disebut sebagai hak interplasi. Hak ini akan sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan yang dibuat pemerintah. Jika kebijakan yang dilakukan pemerintah berdampak negatif bagi proses pembangunan, itulah gunanya hak interplasi ini dipergunakan, agar kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut dapat di crosscheck kembali.

            Hak yang kedua adalah hak angket. Hak ini merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.  Sedangkan hak yang ketiga yaitu hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat yaitu hak DPR menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa, tindak lanjut pelaksanaan hak interplasi dan hak angket, serta dugaan pelanggaran hukum presiden dan atau wakil presiden.

            Jelas, dengan diaturnya hak-hak DPR tersebut dalam UU no. 27 tahun 2009 maka DPR dapat mengontrol semua kelakuan-kelakuan dan juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Fungsi pengawasan inilah yang menentukan apakah pembangunan negara kita berlangsung sesuai dengan keinginan atau cita-cita luhur bangsa Indonesia.

B. ANDAI SAYA MENJADI ANGGOTA DPR

Sebagai seorang pemuda Indonesia yang berjiwa  politis dan nasionalis, terbesit keinginan untuk menjadi anggota DPR RI suatu saat nanti. Ini karena ketertarikan untuk ikut dalam pembangunan negara ini secara langsung. Ini juga karena keinginan membangun masyaraktnya, dari luang lingkup terkecil hingga ruang lingkup terbesar.   

Rencana yang pertama tentunya adalah membangun kerjasama dengan sesama anggota DPR lainnya, dengan satu komisi, satu fraksi, kemudian merambah ke fraksi lain dan ke komisi lain. Ini penting agar terjalin suatu kerjasama yang baik nantinya. Kemudian mengikuti rapat-rapat DPR dan bekerja selayaknya anggota DPR yang diinginkan masyarakat secara optimal. Menjadi anggota DPR adalah suatu kebanggaan karena bisa dipercayakan oleh rakyat, jadi jangan pernah sia-siakan kepercayaan yang diberikan. Itulah prinsip yang akan dijalankan jika menjadi anggota DPR.

Sebagai wakil rakyat, saya harus bisa memperjuangkan hak-hak rakyat. Caranya  harus melakukan komunikasi politik ke berbagai lembaga agar bisa bersentuhan langsung dengan rakyat. Bidang yang paling ingin diperjuangkan untuk berkembang adalah pembangunan daerah-daerah terpencil. Itu dimulai dari kegiatan-kegiatan kecil, seperti pemasukan listrik ke daerah tersebut. Tentu di sini harusdi perjuangkan di internal dulu dan harus menjalin komunikasi yang baik dengan badan yang berhubungan, seperti PLN. Lainnya yaitu membangun daerah-daerah tersebut dengan pembangunan-pembangunan fasilitas penting, seperti rumah, sekolah, dan tempat ibadah. Hal lainnya yaitu melakukan perbaikan maupun pembangunan jalan ke daerah tersebut agar mudah dijangkau.

Selain membangun daerah terpencil, yang ingin dikembangkan adalah bidang UKM (Usaha Kecil Menengah) di masyarakat. Di Indonesia, tingkat pengangguran relative masih tinggi . Pada Februari 2012, jumlah penggangguran di Indonesia sekitar 7,61 juta orang atau sebanyak 6,32% penduduk Indonesia. Itulah mengapa UKM sangat sentral keberadaannya untuk mengurangi jumlah penggangguran. Dan yang ketiga ialah peningkatan kualitas pendidikan bangsa. Negara yang ingin berubah dari status berkembang menjadi status maju, harus menguasai bidang IPTEK. Untuk itulah, melalui pendidikan yang berkualitas tinggi akan membawa negara kita menjadi negara yang akan berkembang dengan pesat melalui kualitas SDM yang tidak kalah bersaing dengan negara-negara maju lainnya.

Itulah rencana kerja yang akan saya prioritaskan jika menjadi anggota DPR RI saat ini. Rencana-rencana tersebut diharapkan membawa pengaruh besar bagi Negara Indonesia.

Bisa disimpulkan, Dewan Perwakilan Rakyat sangat berpengaruh terhadap pembangunan negara ini. Kinerja DPR akan berbanding lurus dengan pembangunan Indonesia.  Melalui pelaksanaan ketiga fungsi ini,  diharapkan pembangunan Indonesia akan sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia dan keinginan rakyat. Diharapkan, semua elemen masyarakat mendukung DPR dalam menjalankan ketiga fungsinya itu.